Jakarta, CNN Indonesia -- 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di DKI Jakarta akan berakhir hari ini. Sebelumnya baik PSBB maupun PSBB transisi sudah diperpanjang beberapa kali karena belum ada tanda-tanda kasus covid-19 di ibu kita turun.

Di masa transisi, kasus corona tak juga melandai bahkan terus naik meski diklaim karena faktor tes massif. Klaster perkantoran jadi salah satu penyumbang lonjakan kasus di akhir masa transisi.

Pada pertengahan bulan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewanti-wanti soal kemungkinan mengetatkan lagi aturan PSBB. Anies menggunakan istilah "rem darurat".

 

"Jangan sampai kita harus menarik rem darurat atau emergency break. Bila itu terjadi kita semua harus kembali dari rumah, kegiatan sosial, keagamaan, perekonomian, dan kegiatan sosial terhenti, kita semua yang akan merasakan kerepotan bila situasi ini jalan terus," kata Anies dalam video yang diunggah akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Minggu (12/7).

Bayang-bayang wacana PSBB secara penuh diungkap Anies ketika penambahan kasus harian di DKI melonjak hingga 404 kasus pada hari itu.

Namun ternyata, rekor harian tambahan kasus corona terus terjadi. Pada 27 Juli ada 472 kasus baru dan sehari setelahnya ada 409. Rekor kasus harian kembali pecah. Kemarin, 29 Juli, ada tambahan 577 kasus baru.

Keseluruhan kasus corona kini mencapai 20.470 kasus. Ada 7.037 kasus positif aktif. Kemudian 12.613 kasus sudah dinyatakan sembuh, dan 820 kasus dinyatakan meninggal.

Ahli epidemiologi dan statistik metodologi riset dari Universitas Indonesia, Indah Suci Widyahening mengatakan situasi wabah di DKI mengindikasikan PSBB secara penuh perlu diterapkan secepatnya.

"Seharusnya sih secepatnya. Semua indikator menunjukan bahwa sistem pengendalian yang diterapkan sekarang belum berhasil mengendalikan kasus seperti yang diharapkan," kata Indah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/7).

DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi sejak 5 Juni 2020. Melalui aturan tersebut, Anies mulai mengizinkan roda ekonomi berjalan secara bertahap. Mulai dari mengizinkan karyawan kembali bekerja di kantor, sampai membuka pusat perbelanjaan.

Selang dua bulan lebih PSBB transisi diterapkan, Pemerintah Provinsi DKI mengakui ada 68 perkantoran di wilayahnya yang kini menjadi klaster penyebaran corona. Jumlahnya mencapai 397 kasus.

Indah mengamini jika klaster perkantoran muncul karena penerapan PSBB transisi. Pasalnya ketika PSBB diterapkan sebagian besar karyawan bekerja di rumah dan meminimalisir adanya perkumpulan.

Warga berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan Raden Inten, Jakarta, Minggu, 28 Juni 2020. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 hingga Rabu (22/7), terdapat penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 1.882 orang, sehingga total mencapai 91.751 kasus dengan total jumlah pasien sembuh 50.255 orang dan total kasus meninggal dunia 4.459 orang.. CNN Indonesia/Bisma SeptalismaCar Free Day diizinkan saat PSBB Transisi di DKI Jakarta. Belakangan CFD disebar di beberapa titik. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

"Selain itu, tampaknya masyarakat cenderung salah mengartikan new normal sebagai normal dan masa transisi diartikan bahwa kondisi sudah kembali seperti semula," ujarnya.

Teori ini menurutnya bisa didukung dengan membandingkan perkembangan grafik kasus DKI ketika PSBB dengan masa PSBB transisi.

Ia mengatakan pada bulan Mei grafik penambahan kasus harian sempat melandai, yang diduga karena penerapan PSBB.

Sedangkan semenjak PSBB transisi diterapkan, lanjutnya, grafik penambahan kasus corona terus mengalami kenaikan.

Mengutip situs corona.jakarta.go.id, pada kurun waktu bulan April ke Mei grafik penambahan kasus corona naik-turun namun secara perlahan mengindikasikan penurunan.

Suasana lengang di tol Cawang arah jalan Gatot Subroto.Suasana lengang di tol di Jakarta saat PSBB masih diberlakukan secara penuh. CNN Indonesia/ Safir Makki

Terdapat total 3.241 kasus baru yang ditemukan pada bulan April. Penambahan kasus paling rendah ditemukan pada 25 April dengan 65 kasus, dan paling tinggi pada 16 April dengan 223 kasus.

Pada bulan Mei terdapat total 3.095 kasus baru yang ditemukan. Penambahan kasus paling rendah ditemukan pada 4 Mei dengan 55 kasus, dan paling tinggi pada 10 Mei dengan 182 kasus.

Angka ini kemudian terus melonjak di bulan Juni, yakni total mencapai 4.004 kasus. Penambahan kasus paling rendah ditemukan 4 Juni dengan 61 kasus, dan paling tinggi pada 239 kasus pada 9 Juni.

Jika dihitung berdasarkan jumlah total kasus corona, pada periode bulan Juli terdapat penambahan hingga 9.389 kasus baru di DKI atau berkali lipat dari bulan-bulan sebelumnya.

Ini jauh dari angka penambahan kasus di bulan pertama kasus corona ditemukan, yakni mencapai 741 kasus pada tanggal 31 Maret.

DKI sendiri tercatat sebagai daerah di Indonesia dengan jumlah tes spesimen tertinggi hingga melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 1 orang per 1.000 penduduk per pekan.

Namun Indah mengingatkan tingkat kepositifan atau positivity rate corona di DKI juga tergolong tinggi, yakni sempat melebihi 10 persen.

"Terlihat sepanjang bulan Juli positivity rate masih cukup tinggi, bahkan sempat mencapai lebih dari 10 persen. Padahal salah satu indikator pengendalian covid-19 menurut WHO ada positivity rate kurang dari lima persen," jelasnya.

Belakangan Anies sempat menyebut positivity rate di ibu kota 5,3 persen.

Kendati begitu, peneliti kebijakan publik dari Center for Innovation and Governance FIA Universitas Indonesia, Eko Sakapurnama mengatakan akan ada sejumlah konsekuensi yang didapati DKI jika kembali menerapkan PSBB.

Salah satunya protes dan kritik dari masyarakat yang terdampak, mulai dari sektor swasta, usaha mikro kecil menengah, sampai sopir ojek online. Namun menurutnya hal ini tak bisa dihindari.

"Pasti dalam setiap pengambilan keputusan ada side effectnya, tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Nah untuk itu strategi komunikasinya yang perlu diperbaiki," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Dalam hal ini menurutnya Anies harus bisa mempersuasi masyarakat agar memiliki kesadaran kolektif dalam memerangi corona. Dengan merangkul masyarakat, diharapkan penerapan PSBB tidak akan percuma.

Bersamaan dengan itu, penegakan hukum juga perlu diperketat dan dipertegas. Hal ini untuk memastikan ketertiban warga yang belum memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga protokol kesehatan.

"Tidak hanya di level individu, tapi juga organisasi atau perusahaan. Tempat usaha atau kantor pun yang tidak memenuhi protokol kesehatan diberikan penindakan. Sehingga law enforcement ini akan lebih lengkap," lanjutnya.

Eko menyadari di tengah kondisi ekonomi yang sedang menurun, PSBB di Jakarta menjadi pilihan yang berat. Namun menurutnya ketika pemerintah dihadapkan dengan dilema antara kesehatan dan ekonomi, kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama.

Hingga kemarin tercatat kasus corona di Indonesia sebanyak 104.432. Sebanya 62.138 diantaranya dinyatakan sembuh dan 4.975 meninggal dunia.